1.
Berikut ini yang bukan hambatan dan gangguan dalam
membangun integrasi nasional adalah ....
a.
Rendahnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat
heterogen
b.
Kondisi sosial ekomoni masyarakat Indonesia yang beragam
c. Pencurian kekayaan alam yang dilakukan oleh bangsa asingc.
d. Intervensi dalam berbagai bidang oleh negara asing
e.
Kondisi infrastruktur dan suprastruktur yang beragam.
2.
Pola pengelolaan kegiatan yang dilakukan oleh penguasa
untuk mencapai tujuan-tujuan negara dan menalankan fungsi-fungsi kesejahteraan
rakyat bersama disebut ....
a. Pemerintahan
daerah d.Pemerintahan
b. Fungsi
negara e. Tugas
negara
c. Tugas
pemerintah
3.
Pengertian tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah
terdapat dalam ....
a.
UU.No.32 tahun 2004 pasal 1
b.
UU.No.30 tahun 2002
c.
UUD 1945 pasal 33
d.
UUD NRI pasal 19
e.
UU.No.32 tahun 2002
4.
Penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas terentu disebut ....
a.
Tugas khusus
b.
Tugas pembantu
c.
Tugas pembantuan
d.
Tugas derah otonom
e.
Tugas daerah khusus.
5.
Pembagian
wilayah negara menjadi beberapa provinsi, atau daera provinsi menjadi beberapa
kabupaten/kota tujuannya sebagai berikut, terkecuali
:
a.
Efektifitas pemerintahan
b.
Percepatan pembangunan
c.
Pengendalian daya saing daerah
d.
Efisiensi pencapaian tujuan nasional
e.
Percepatan peningkatan kesejahretaan
6.
Apapun yang dilakukan oleh pemerintahan daerah haruslah
berasarkan hukum yang berlaku. Ini sesuai dengan asas ....
a.
efisiensi
b.
keterbukaan
c.
akuntabilitas
d.
kepastian hukum
e.
kepentingan umum
7.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah haruslah dilakukan
oleh orang-orang yang ahli artinya harus ....
a.
Proporsional d.
terkontrol
b.
Profesional e.
tertib
c.
berwibawa
8.
Perangkat negara
RI yang terdiri dari Presiden Waki Presiden beserta menteri-menerinya dan
melaksanakan wewenang kekuasaan sesuai ketentuan undang-undang RI disebut….
a.
pemerintahan
b.
pemerintahan pusat
c.
pemerintahan daerah
d.
pemerintahan sentralisasi
e.
pemerintaha desentralisasi
9.
Menurut
undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah itu terdiri dari ....
a.
Gubernur, Walikota Cmat
b.
Guberrur, Bupati, Camat dan Kades
c.
Gubernur,Bupati dan Walikota, perangkat daerah
d.
Bupati, Walikota, Camat , perangkat daerah
e.
Bupati, wali kota camat an DPRD
10.
Penegasan tentang pembagian tugas dan wewenang antara
pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UUD 1945 yaitu ...
a.
Pasal 18 A
b.
Pasal 18 B
c.
Pasal 18 C
d.
Pasal 18 D
e.
Pasal 18 E
11.
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah
tertentu dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat wilayahnya sendiri
disebut ....
a.
desa
b.
kabupaten
c.
otonomi daerah
d.
daerah otonom
e.
daerah khusus
12.
Kedudukan
UUD 1945 dalam tata urutan perundang-undangan adalah sebagai….
a.
Norma
hukum d.
Alat kontrol
b.
Dasar
hukum e. Hukum dasar
c.
Hukum
tertinggi
13.
Yang dimaksud tertib penyelenggaraan negara dalam
asas-asas good governance adalah ....
a.
Penyelenggaraan negara harus tertib hukum
b.
Penyelenggaraan negara harus akuntablitas
c.
Penyelenggaraan
negara harus berorientasi tujuan
d.
Penyelenggaraan negara harus baik
e.
Pemerintah harus tertib administrasi
14.
Hubungan fungsional antara pemerintahan pusat dan
pemerintaha daerah antara lain menyangkut....
a.
Pembagian
tugas dan kewenangan yang harus dijalankan pemerintah pusat dan daerah
b.
Penyelenggaraan tertib administrasi dan pemerintahan yang
baik
c.
Pendelegasian tugas oleh pusat kepada gubernur kepala
daerah
d.
Adanya garis komando langsung dari pemerintah pusat
kepada kepala daerah
e.
Pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/ kota kepada
presiden
15.
Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah
menurut pasal 10 UU.No.32 tahun 2004 adalah ....
a.
Politik luar negeri d.
Pertanian
b.
Moneter e.
Fiskal nasional.
c.
Pertahanan
16.
Berikut adalah merupakan kewajiban DPRD, yaitu ....
a.
Melaksanakan kerjasama internasional di daerah
b.
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
terhadap rencana perjanjian internasional utuk kepentingan daerah
c.
Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
d.
Mengajukan rencara peraturan daerah
e.
Memelihara petentraman dan ketertiban masyarakat.
17.
Sistem hukum sangat berkaitan dengan nilai, norma dan
moral. Norma yang mengatur perilaku bardasarkan kaidah undan-undang disebut
....
a.
Norma etika politik
b.
Norma etika pergaulan
c.
Norma adat istiadat
d.
Norma hukum
e.
Norma agama
18.
Kaidah yang berkaitan dengan tingkah laku dan bersumber
dari hati nurani manusia tetang hal baik
dan hal buruk adalah ....
a.
Nilai moral
b.
Norma kesusilaan d.
Norma agama
c.
Norma
hukum e. Norma etika
19.
Hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib
suatu masyarakat, adalah pengertian hukum menurut ....
a.
UUD
1945 d. Wijaya
b.
E. Utrecht e. Al-Ghazali
c.
Ulrich
20.
Pernyataan berikut ini tidak termasuk tujuan hukum dalam
suatu masyarakat, yaitu ....
a.
Mencapai
keadilan dan ketertiban
b.
Mencapai
kebahagiaan secarapribadi
c.
Mendatangkan
kemakmuran
d.
Mengatur
pergaulan hidup secara damai
e.
Memberikan
petunjuk dalam pergaulan
21.
Prilaku
yang menunjukan sikap positif terhadap hukum adalah….
a.
Mendukung
adanya korupsi
b.
Menaati
peraturan dalam keluarga
c.
Menghormati orang tua
d.
Bermain hakim sendiri
e.
Disiplin jika diawasi
22.
Mereka
yang berdasarkan hukum merupakan anggota suatu negara disebut….
a.
Rakyat d. Bukan penduduk
b.
Penduduk e. Bukan
warga negara
c.
Warga
negara
23.
Contoh sadar hukum di lingkungan masyarakat adalah ....
a.
Menjaga nama baik keluarga
b.
Tertib membayar uang administrasi sekolah
c.
Menghormati sesama warga masyarakat
d.
Menjaga nama baik bangsa dan negara
e.
Taat membayar pajak bagi wajib pajal
24.
Untuk menegaskan dan menegakkan nilai dan norma agar
tercipta ketertiban daam masyarakat diperlukan ....
a.
Pengawasan d.
Sanksi yang tegas
b.
sosialisasi e. Contoh dan teladan
c.
Penyadaran
25.
Lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang
bebas dari pengaruh kekuasaan lain adalah ....
a.
Makamah konstitusi
b.
Makamah Agung
c.
Komisi Yudisial
d.
Kejaksaan
e.
Kehakiman
26.
Berikut ini adalah badan peradilan umum di bawah makamah
Agung yaitu l…
a.
Pengadilan Tatausaha negara
b.
Pengadilan tinggi agama
c.
Pengadilan Agama
d.
Pengadilan Negeri
e.
Pengadilan militer
27.
Lembaga yang memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan
grasi dan rehabilitasi adalah ....
a.
DPR RI
b.
Makamah Konstitusi
c.
Komisi Yudisia
d.
Makamah Agung
e.
Menteri Hukum dan ham
28.
Lembaga peradilan dilingkungan peradilan umum yang
wilayah hukumnya meliputi satu wilayah setingkat provinsi adlah ....
a.
Pengadilan Negeri
b.
Pengadilan tinggi
c.
Pengadilan tinggi militer
d.
Pengadilan militer
e.
Pengadilan tinggi agama
29.
Perhatikan :
(1)
Memberikan kasasi
(2)
Memberi keputusan dalam tingkat banding.
(3)
Mengadakan pengawasan tertinggi atas pengacara dan
notaris
(4)
Memutus dalam tingkat pertama
(5)
Memutuspembubaran partai politik
Yang termasuk tugas Makamah Konstitusi adalah ....
a.
Nomor 1 dan 2
b.
Nomor 3 dan 4
c.
Nomor 1 dan 3
d.
Nomor 2 dan 4
e.
Nomor 5
30.
Proses awal dalam suatu peradilan adalah ....
a.
penyidikan d. persidangan
b.
Penyelidikan e. penahanan
c.
penuntutan
31.
Dalam KUHP dimungkinkan adanya penghentian pernuntutan
perkara yang dilakukan oleh ....
a.
polisi d. hakim
b.
pengacara e. saksi
c.
jaksa penuntut umum
32.
Alasan penghentian penuntutan perkara karena ....
a.
Tidak cukup bukti
b.
Dei menjaga nama baik
c.
Bukan perkara perdata
d.
Perkaranya sudah kedaluwarsa
e.
Perkara sepele tidak harus disidangkan
33.
Yang memutuskan seorang dinyatakan
beralah atau tidak bersalah adalah ....
a.
Ketua
pengadilan negeri
b.
Ketua pengadilan tinggi
c.
Menteri Kehakiman
d.
Makamah
Agung
e.
Hakim
34.
Salah satu wewenang dan tugas Penuntut Umum aalah ....
a.
Menyelenggarakan gelar perkara
b.
Menutup perkara demi kepentingan hukum
c.
Membantu tugas polisi dalam penyidikan
d.
Berkonsultasi dengan dengan panitera
e.
Melakukan penahanan trhadap terpidana
35.
Berikut termasuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan
tidak pidana korupsi yaitu ....
a.
Merintangi
proses pemeriksaan perkara korupsi
b.
Penggepa dalam jabatan
c.
Memperkaya diri sendiri sehingga negara rugi
d.
Suap menyuap
e.
gratifikasi
36.
Penyalahgunaan
jabatan resmi untuk kepentingan dan keuntungan pribadi disebut ….
a.
kolusi d. nepotisme
b.
distorsi e. korupsi pilitis
c.
kleptokrasi
37.
Berikut yang bukan dampak darikorupsi adalah ....
a.
Kecurangan dalam pemilihan umum
b.
Mempersulit demokrasi
c.
Mempersulit pembangunan ekonomi
d.
Menimbulkan ketidakseimbangan dalam layanan masyarakat
e.
Pada sistem pengadilan korusi dapat menghntikan
ketertiban umum.
38.
Hak
mendapat upah, mendapat cuti, wajib bekerja, wajib membayar pajak, adalah hak
dan kewajiban warga negara di bidang …
a.
Hukum
dan pemerintahan d.Ekonomi
b.
Sosial
dan budaya e. Politik
c.
Pertahanan
39.
Berikut
adalah kondisi yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, kecuali
....
a.
Proyek yang melibtkan uang rakyat dalam jumlah besar
b.
Gaji pegawai yang relatif sangat kecil
c.
Rakyat yang tiak peduli, tidak trtarik dan mudah
dibohongi
d.
Tidak ada kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan
e.
Kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah
40.
Untuk melakukan pemberantasan korupsi disusunlah
perundang-undangan tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) melalui ....
a.
UU.No.28 tahun 1999
b.
UU No.20 tahun 2001
c.
UU.No.15 tahun 2002
d.
UU.No.30 tahun 2002
e.
UU.No.30 tahun 2004
41.
Lembaga-lembaga
resmi negara atau yang berhubungan langsung dengan pembuatan peputusan atau kebijakan
pemerintahan negara disebut ....
a.
infrastruktur
politik d. Partai politik
b.
suprastruktur
politik e. Sistem politik
c.
struktur
politik
42.
Berikut adalah contoh Ormas yang berperan melakukan
kontrol sosial dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu ....
a.
Indonesian Coruption Watch
b.
Lembaga sawadaya masyarakat
c.
Lembaga Penyiaran Indonesia
d.
Ikatan masyarakat anti Korupsi
e.
Masyarakat Peduli Transparansi Indonesia
43.
Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tertebut dalam
....
a.
KUHP d. Pancasila
b.
UUD 1945 e. Tap MPR
c.
Batang Tubuh
44.
Yurispruensi adalah hukum yang terbentuk karena ....
a.
tercantum dalam peraturan
perundangan
b.
Perkara pidana dan pertada
c.
Keputusan hakim
d.
Keputusan
Predisen
e.
Diyakini masyarakat
45.
Hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat
perlengkapan negara disebut ....
a.
Hukum traktat d. Hukum adat
b.
Hukum formal e. Hukum privat
c.
Hukum publik
46.
Berikut adalah bidang perkara yang terdapat pada
pengadilan agama, yaitu ....
a.
Perampasan hak oleh orang lain
b.
Melanggar larangan adat
c.
Perjudian dan narkoba
d.
Ekonomi syariah
e.
Perdagangan
47.
Transaksi niaga termasuk tindakan hukum ....
a. perdata d. nasional
a.
pidana e.
tertulis
b.
sipil
48.
Pemasalahan bangsa yang berkaitan dengan kesinambungan
suatu generasi menjadi ancaman serius dalam membangun integrasi nasional.
Masalah yang dimaksud adalah ....
a.
Invansi dan infiltrasi
b.
Kemajuan teknologi komunikasi
c.
Eksploitasi Sumber Daya Alam
d.
Penetrasi bidang idiologi
e.
Penetrasi bidang ekonomi
49.
Berikut ini faktor yang berperan sebagai unsur pembentuk
identitas bersama suatu bangsa sebagai awal terbangunnya integrasi nasional,
yaitu ....
a.
Kebudayaan.
b.
Agama
c.
Tokoh
d.
Adat istiadat
e.
sejarah
50. Penyalahgunakan narkoba dan minman beralkohol merupakan
hambatan dalam membangun integrsi nasional, karena berpengaruh pada ....
a.
Mempercepat disintegrasi
b.
Penurunan daya produktifitas dan daya nalar
c.
Hilangnya kepercayaan masyarakat
d.
Menjadikan masyarakat takut
e.
Perilku eksklusifisme
ini Bahan yang kelas 10 apa kelas 11 pak?
BalasHapus